Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) resmi menyerahkan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) selaku pengelola PLBN.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Sri Hartoyo mengatakan, 7 PLBN yang diserahkan tersebut sebagian sudah beroperasi sejak 2015 lalu. Meski sudah diserahkan, pihaknya berjanji akan tetap melanjutkan pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan PLBN.
“Bapak Presiden minta akhir 2018 sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan,” ucap Sri saat jumpa pers di Kantor BNPP Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Ketujuh PLBN ini tersebar di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, yaitu PLBN Entikong di Sanggau, PLBN Aruk di Sambas, PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu, PLBN Motamassin di Malaka, PLBN Mota’ain di Belu, PLBN Wini di Timor Tengah Utara, dan PLBN Skouw di Jayapura.
Adapun total anggaran pembangunan serta pengembangan PLBN ini mencapai Rp2,4 triliun, terdiri dari Rp944 miliar untuk pembangunan PLBN dan Rp1,5 triliun untuk pengembangan fasos atau fasum. Diharapkan, adanya fasum dan fasos ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Pengembangan pada tahap II, kami melengkapi ketujuh PLBN tersebut dengan fasos dan fasum, berupa semacam tempat rekreasi dan pasar. Kami sudah berkonsultasi ke Sinar Mas Group yang sangat ahli menangani soal pasar. Pasar ini diharapkan oleh Presiden menjadil focal point kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Sri menambahkan, Kementerian PU-Pera juga berencana membangun 9 PLBN baru hingga 2019 mendatang. Lokasi kesembilan PLBN tersebut meliputi wilayah Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, NTT, dan Papua.
Secara rinci, PLBN itu akan berlokasi di Rupat, Kabupaten Bengkalis (Riau), Serasan, Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat), Jasa di Kabupaten Sintang (Kalbar), Sei Pancang di Kabupaten Nunukan (Kaltara), Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara (NTT), Maritaeng di Kabupaten Alor (NTT), Oepuli di Kabupaten Kupang (NTT), dan Waris di Kabupaten Kherom (Papua).
“Yang pertama kami kerjakan yang ada di Merauke, akan dikerjakan tahun 2018 ini. Anggarannya masih belum tahu, karena masih master-plan,” katanya.
Sumber: Inews